Admin99 KOMPASINDOTV.COM, Jakarta – Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur, Umbu N Ndamu, menghadiri Rakornas Pengelolaan Sampah yang digelar di Balai Kartini, Rabu (25/2). Dalam wawancara dengan awak media, ia menyampaikan apresiasi sekaligus sejumlah catatan penting terkait percepatan penanganan sampah di daerah.
Umbu N Ndamu menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumba Timur menyambut baik arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengenai percepatan penanganan dan pengolahan sampah yang disampaikan dalam forum kepala daerah se-Indonesia. Arahan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan mengundang seluruh sekretaris daerah dan kepala dinas lingkungan hidup provinsi serta kabupaten/kota untuk hadir dalam Rakornas.
“Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini karena setelah Rakornas ada tindak lanjut yang jelas bagi pemerintah daerah. Ini bukan sekadar seremoni, tetapi ada arah kebijakan yang harus kami jalankan di daerah,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi pemberian penghargaan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang menunjukkan kinerja baik dalam pengelolaan sampah. Menurutnya, hal tersebut menjadi motivasi bagi daerah lain untuk meningkatkan tata kelola lingkungan.
Namun demikian, Umbu N Ndamu secara terbuka menyampaikan sejumlah tantangan yang dihadapi Kabupaten Sumba Timur, khususnya dalam pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Ia menjelaskan bahwa operasional TPA membutuhkan dukungan alat berat seperti ekskavator yang harus siaga setiap saat, lengkap dengan biaya operasional yang tidak sedikit.
“Kendala utama kami adalah keterbatasan pembiayaan. Untuk pengelolaan sampah di tingkat kabupaten, alokasi anggaran rata-rata hanya sekitar tiga persen dari APBD. Dengan kondisi efisiensi anggaran saat ini, ruang gerak kami sangat terbatas,” jelasnya.
Dalam forum Rakornas, ia bersama sejumlah sekretaris daerah lainnya mengusulkan agar ada skema pembiayaan yang lebih terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia berharap Kementerian Keuangan dan Bappenas dapat mempertimbangkan peningkatan dukungan anggaran untuk sektor persampahan, mengingat tidak semua kabupaten/kota memiliki kapasitas fiskal yang kuat atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi.
“Jika TPA tidak dikelola maksimal, maka persoalan sampah akan terus berulang. Kami bahkan sudah menerima teguran dari pemerintah pusat karena proses pembenahan fasilitas masih berjalan,” ungkapnya.
Saat ini, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur tengah memproses peningkatan fasilitas pendukung, termasuk pengadaan armada pengangkut sampah. Ia menyebutkan bahwa sebagian besar kendaraan operasional yang dimiliki sudah berusia lebih dari 10 tahun, sehingga membutuhkan penambahan dan pembaruan armada.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi dengan pihak swasta. Di Kabupaten Sumba Timur, terdapat dukungan dari sejumlah perusahaan, termasuk sektor industri seperti pabrik gula yang beroperasi di wilayah tersebut. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan sektor swasta harus terus diperkuat untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Lebih jauh, Umbu N Ndamu menekankan bahwa solusi jangka panjang tidak hanya bertumpu pada infrastruktur, tetapi juga pada edukasi masyarakat. Ia mendorong agar pengelolaan sampah dimulai dari tingkat rumah tangga, khususnya dalam pemilahan dan pengolahan sampah organik.
“Yang paling utama adalah edukasi kepada kepala rumah tangga dan pimpinan instansi. Kalau dari rumah tangga sudah bisa mengelola sampah dengan baik, maka itu akan berlanjut ke kantor-kantor dan lembaga sosial. Dengan begitu, penumpukan sampah di tingkat kabupaten bisa diminimalisir,” tegasnya.
Melalui keikutsertaannya dalam Rakornas di Jakarta, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur berharap dapat memperkuat komitmen dan strategi daerah dalam percepatan pengelolaan sampah, sekaligus mendorong dukungan kebijakan dan pembiayaan yang lebih proporsional demi terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.
