KOMPASINDOTV.COM, Jakarta, 5 Agustus 2026 – Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum mempercepat hilirisasi industri mineral, memperkuat tata kelola pertambangan, serta mendorong Indonesia menjadi pusat industri mineral kritis dunia.
Ketua Bidang Perizinan APNI, Ense DC Solapung, mengatakan semangat kemerdekaan tidak cukup hanya diperingati secara seremonial, tetapi harus diwujudkan melalui kerja nyata, kolaborasi, inovasi, dan keberanian melakukan transformasi di sektor strategis, termasuk industri pertambangan mineral.
“Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari kita jadikan semangat kemerdekaan sebagai energi untuk terus bekerja, berinovasi, dan memperkuat kolaborasi demi Indonesia yang lebih maju. Sesuai motto APNI, Negara Adi Daya, Masyarakat Sejahtera, Pengusaha Bahagia, kami berharap cita-cita tersebut benar-benar dapat diwujudkan bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Ense.
Menurutnya, Indonesia saat ini memiliki peluang historis menjadi pemain utama industri mineral dunia karena memiliki cadangan nikel terbesar, serta berbagai mineral strategis yang dibutuhkan dalam pengembangan kendaraan listrik, industri baterai, energi baru terbarukan, hingga teknologi modern.
Namun peluang tersebut, lanjut Ense, hanya dapat diwujudkan apabila hilirisasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kegiatan pertambangan, pengolahan, pemurnian, hingga menghasilkan produk manufaktur dan produk akhir bernilai tambah tinggi.
“Indonesia jangan hanya menjadi pemasok bahan baku. Kita harus menjadi negara industri yang mampu menghasilkan produk bernilai tinggi, menguasai teknologi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
APNI mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam meningkatkan nilai tambah mineral di dalam negeri melalui hilirisasi, penguatan investasi, peningkatan kapasitas industri nasional, serta penciptaan iklim usaha yang sehat dan berdaya saing.
Sejalan dengan arahan Ketua Umum APNI, organisasi tersebut juga mendorong penyempurnaan tata niaga mineral nasional, termasuk implementasi formula terbaru Harga Patokan Mineral (HPM). Menurut APNI, formula HPM harus disusun secara transparan, objektif, dan adaptif terhadap dinamika harga global agar mampu memberikan kepastian usaha sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara.
Selain itu, APNI menilai pembentukan Bursa Mineral Indonesia menjadi langkah strategis untuk menciptakan sistem perdagangan mineral yang lebih transparan, efisien, akuntabel, serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap industri pertambangan nasional.
Ense menambahkan, penguatan tata kelola mineral kritis harus dibarengi dengan kepastian hukum, regulasi yang adaptif, penerapan prinsip Environmental, Social and Governance (ESG), peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguasaan teknologi agar Indonesia mampu bersaing dalam rantai pasok mineral global.
Sebagai organisasi yang mewadahi pelaku usaha pertambangan nikel, APNI menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam memberikan masukan dan solusi konstruktif guna mewujudkan tata kelola pertambangan yang modern, transparan, berkeadilan, dan berkelanjutan.
“Momentum HUT ke-81 Republik Indonesia menjadi pengingat bahwa kekayaan mineral bangsa merupakan anugerah yang harus dikelola secara profesional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, kami optimistis Indonesia mampu menjadi negara yang berdaulat dalam pengelolaan mineral, memiliki industri yang kuat, masyarakat yang semakin sejahtera, dan dunia usaha yang berkembang sehat sesuai semangat APNI, yaitu Negara Adi Daya, Masyarakat Sejahtera, Pengusaha Bahagia,” tutup Ense DC Solapung.
