KOMPASINDOTV.COM, JAKARTA — Ketua Umum Perkumpulan WIB, Siti Fatimah, S.H., menyoroti tanggung jawab Komisi XI DPR RI di bawah kepemimpinan Mukhamad Misbakhun dalam memastikan efektivitas pengawasan sektor keuangan.
Komisi XI telah melaksanakan seleksi anggota Badan Supervisi OJK pada 2026 dan menyetujui anggaran OJK tahun 2027 sebesar Rp10,5 triliun.
“DPR ikut memilih pengawas OJK dan menyetujui anggarannya. Kalau persoalan bank dan asuransi masih terus terjadi, siapa yang mengevaluasi hasil kerja pengawasnya? Jangan hanya pandai memilih pejabat dan menyetujui anggaran!”
Siti Fatimah juga mendesak transparansi penuntasan kasus dugaan korupsi CSR BI–OJK yang menyeret dua anggota Komisi XI dengan nilai dugaan penerimaan mencapai Rp28,38 miliar.
“Komisi XI harus menunjukkan hasil pengawasan yang nyata. KPK juga harus menuntaskan perkara CSR BI–OJK tanpa tebang pilih. Rakyat berhak mengetahui bagaimana lembaga yang mengawasi keuangan negara mempertanggungjawabkan kewenangannya!”
Siti Fatimah, S.H.
Ketua Umum Perkumpulan WIB






