KOMPASINDOTV.COM, JAKARTA — Ketua Umum Perkumpulan WIB, Siti Fatimah, S.H., melontarkan kritik keras terhadap pemerintah dan Komisi XI DPR RI terkait kebijakan perpajakan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada pelaku UMKM.
“Ketika rakyat merintis usaha, mereka berjuang dengan modal sendiri, menanggung kerugian, dan belum tentu mendapatkan bantuan negara. Namun, ketika mulai menghasilkan, negara datang memungut pajak. Ini keadilan atau sekadar mencari penerimaan dari keringat rakyat?”
Siti Fatimah juga mempertanyakan ketegasan Komisi XI DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan perpajakan.
“Apa kerja Komisi XI DPR RI jika hanya menyaksikan rakyat kecil dibebani pajak? Mereka menerima gaji dan fasilitas dari APBN yang salah satu sumbernya berasal dari pajak rakyat. Seharusnya mereka menjadi pembela rakyat, bukan sekadar penonton kebijakan pemerintah!”
Menurutnya, pemerintah dan DPR seharusnya lebih serius memberantas korupsi di lingkungan perpajakan serta mengusut dugaan manipulasi pajak yang melibatkan kelompok usaha besar dan oligarki.
“Jangan hanya berani menagih pajak kepada pedagang kecil. Tunjukkan keberanian yang sama untuk membongkar korupsi perpajakan dan permainan pajak oleh pihak-pihak yang memiliki uang serta kekuasaan!”
Ia menegaskan bahwa rakyat tidak menolak pajak, melainkan menuntut keadilan.
“Negara jangan hanya hadir ketika rakyat mulai menghasilkan uang. Hadirlah ketika mereka kesulitan, lindungi ketika mereka merintis, dan jangan biarkan sistem perpajakan menjadi alat yang semakin memberatkan rakyat kecil!” pungkasnya.
Siti Fatimah, S.H.
Ketua Umum Perkumpulan WIB






