KOMPASINDOTV.COM, JAKARTA, 20 November 2026 — Ketua Umum Perkumpulan WIB, Siti Fatimah, S.H., mempertanyakan efektivitas pengawasan sektor keuangan oleh OJK, Badan Supervisi OJK, dan Komisi XI DPR RI di bawah kepemimpinan Mukhamad Misbakhun.
Sepanjang 2026 hingga September, tercatat 15 BPR/BPRS dicabut izin usahanya. Sementara itu, hingga 26 Oktober 2026, sembilan perusahaan asuransi dan reasuransi serta delapan dana pensiun berada dalam pengawasan khusus OJK.
“Apa hasil nyata pengawasan Komisi XI dan Badan Supervisi OJK? Mengapa persoalan bank dan asuransi terus berulang? Jangan hanya sibuk rapat, menyetujui anggaran, dan memilih pejabat, tetapi perlindungan terhadap uang masyarakat justru dipertanyakan!”
Siti Fatimah mendesak Misbakhun membuka hasil evaluasi pengawasan sektor keuangan serta meminta Badan Supervisi OJK menjelaskan temuan dan rekomendasi perbaikannya.
“Anggaran OJK 2026 direncanakan mencapai Rp11,4 triliun. Rakyat berhak bertanya, apa ukuran keberhasilan pengawasannya? Apakah masalah terdeteksi sejak dini atau baru ditangani setelah masyarakat dirugikan?”
Ia juga menyinggung kasus dugaan korupsi dana CSR BI–OJK yang menyeret dua anggota Komisi XI dengan nilai dugaan penerimaan Rp28,38 miliar.
“Kasus CSR BI–OJK belum tuntas, bank bermasalah, asuransi dalam pengawasan khusus, sementara rakyat kecil terus dibebani kewajiban pajak. Jangan sampai lembaga pengawas hanya hebat di atas kertas, tetapi lemah dalam melindungi kepentingan rakyat!”
“Pak Misbakhun, rakyat membutuhkan hasil, bukan sekadar rapat dan pernyataan. Buktikan pengawasan DPR benar-benar bekerja!”
Siti Fatimah, S.H.
Ketua Umum Perkumpulan WIB






