Regulasi Baru OJK 2025: Transformasi Industri Asuransi dan Dana Pensiun

Jakarta, KOMPASINDOTV.COM– Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat regulasi di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun guna menciptakan industri yang lebih sehat, transparan, dan berdaya saing. Dalam acara Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Regulatory Dissemination Day 2025 di Grand Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Senin (3/2), Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menegaskan bahwa regulator tengah mempercepat harmonisasi regulasi guna menyesuaikan dinamika industri jasa keuangan.

Dalam kesempatan tersebut, OJK memaparkan capaian regulasi sepanjang 2023 dan rencana strategis 2025. Sepanjang tahun lalu, OJK telah menerbitkan delapan peraturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), ditambah dua VOC (Voluntary Operational Compliance) dan empat Surat Edaran OJK. Sementara itu, pada 2024, OJK telah menerbitkan delapan regulasi tambahan, lima regulasi lanjutan, serta dua regulasi dari Kementerian Hukum dan HAM terkait perubahan perizinan dan penyelenggaraan usaha lembaga penjaminan.

Fokus Regulasi 2025: Penguatan Industri Asuransi dan Dana Pensiun

Mahendra menekankan bahwa untuk 2025, OJK akan menyelesaikan berbagai regulasi krusial, termasuk Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait program penjaminan polis dan program asuransi wajib. “Regulasi ini disusun untuk memberikan kepastian hukum serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi dan dana pensiun,” ujarnya.

Beberapa aspek utama yang menjadi fokus dalam regulasi baru antara lain:

1. Penjaminan Polis – OJK akan mengharmonisasi regulasi untuk memastikan bahwa polis asuransi memiliki perlindungan hukum yang jelas, termasuk mekanisme penjaminan bagi pemegang polis jika terjadi risiko gagal bayar dari perusahaan asuransi.
2. Kesehatan Keuangan Asuransi – Regulasi baru akan mengatur standar kesehatan keuangan perusahaan asuransi, baik konvensional maupun syariah, serta penguatan manajemen risiko di sektor ini.
3. Reformasi Dana Pensiun – OJK akan menerbitkan peraturan terkait tata kelola dan pengelolaan dana pensiun agar lebih optimal, termasuk harmonisasi antara skema pensiun wajib dan sukarela.
4. Digitalisasi dan Transparansi – Perusahaan asuransi dan dana pensiun diwajibkan untuk meningkatkan layanan digital guna mempermudah akses dan transparansi bagi konsumen.

Menurut Mahendra, implementasi regulasi ini harus didukung oleh seluruh pelaku industri. “Regulasi yang baik tidak akan berdampak positif jika pelaku usaha tidak memiliki komitmen dalam menjalankannya,” tegasnya.

Dampak Teknologi terhadap Industri Asuransi

Dalam sesi diskusi, OJK juga menyoroti pengaruh teknologi terhadap industri asuransi dan dana pensiun. Digitalisasi dipandang sebagai peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas produk asuransi. Mahendra menjelaskan bahwa OJK telah memberikan izin bagi perusahaan teknologi berbasis Insurtech untuk beroperasi, baik sebagai penyedia layanan digital maupun sebagai mitra strategis perusahaan asuransi konvensional.

“Perusahaan asuransi kini wajib memiliki layanan digital agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi produk, melakukan klaim, hingga mendapatkan layanan pelanggan secara online,” jelasnya. Selain itu, OJK juga mewajibkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) untuk menyediakan akses informasi saldo kepesertaan secara transparan.

Tantangan dan Harapan ke Depan

Tantangan terbesar dalam implementasi regulasi ini adalah kesiapan industri dalam memenuhi ketentuan permodalan dan standar manajemen risiko yang lebih ketat. Beberapa pelaku usaha masih meminta relaksasi, terutama terkait dengan ekuitas minimum yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi.

Menanggapi hal ini, Mahendra menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat daya tahan industri dalam jangka panjang. “Kita harus memilih antara strategi jangka pendek dan jangka panjang. Jika kita ingin industri asuransi yang kuat, maka standar permodalan yang ketat adalah keharusan,” tegasnya.

Dalam upaya memastikan kepatuhan industri terhadap regulasi baru, OJK akan terus berkomunikasi dengan asosiasi dan pelaku usaha guna mencari solusi terbaik. Alternatif seperti konsolidasi atau penyertaan modal tambahan menjadi opsi yang ditawarkan bagi perusahaan yang kesulitan memenuhi ketentuan baru.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan industri perasuransian dan dana pensiun di Indonesia semakin solid dan mampu memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat. “Kolaborasi antara regulator, pemerintah, dan industri menjadi kunci utama dalam mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan berdaya saing,” pungkas Mahendra.