KOMPASINDOTV.COM, JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy, secara resmi mengukuhkan Pengurus Nasional Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia (PN PPPI) Periode 2024–2027 dalam sebuah prosesi yang berlangsung khidmat di Jakarta, Senin (27/7/2026). Pengukuhan tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat organisasi profesi para perencana pembangunan sebagai mitra pemerintah dalam mendukung terwujudnya pembangunan nasional yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.
Acara diawali dengan pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, pembacaan Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Nasional PPPI tentang Susunan Pengurus Nasional PPPI Periode 2024–2027, dilanjutkan penandatanganan berita acara pengukuhan, pengukuhan pengurus oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, serta pemberian ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dikukuhkan oleh Menteri beserta jajaran pimpinan Kementerian PPN/Bappenas.
Pengukuhan dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Nasional PPPI Nomor KEP.01/KETUM/PN-PPPI/07/2026 yang ditetapkan di Jakarta pada 27 Juli 2026 dan ditandatangani Ketua Umum PPPI, Guspika.
Dalam kepengurusan yang baru, Guspika dipercaya sebagai Ketua Umum didampingi Sekretaris Jenderal Andi Setyo Pambudi, Wakil Sekretaris Jenderal I Aditya Dwifebri Christian Wibowo, Wakil Sekretaris Jenderal II Muhammad Reza Ardy, Bendahara Bernadette Christi Paramitha Santosa, Wakil Bendahara I Rismayati, serta Wakil Bendahara II Dinar Kartika Apriliani Wijayanti.
Struktur organisasi juga diperkuat oleh Ketua I Jadhie Judodiniar Ardajat, Ketua II Muji Purnomo, Ketua III Nenden Suwardini, Ketua IV Mokhamad Ali Rouf, serta para kepala biro, direktur, dan ketua bidang, di antaranya Rd. Mohamad Darojat Ali, Fandhi Akhmad, Roni Razali, Bertholomeus Baghi Tjeme, Nilus Zunaidi, Fiman Firdaus Senjaya, Khulfi M. Khalwani, Citra Adilbert Sagala, Adriani A. Lelong, Sinta Nur Aini, Feita Puspita Murti, Iwan Mulyawan, Dr. Drs. H. Agus Sunaryo, M.Si selaku Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Budi Kaliwanto, Adi Misda Indarto, Mohamad Ihksan Maolana, dan Satya Laksana.
Dalam sambutannya, Menteri PPN/Kepala Bappenas menegaskan bahwa PPPI merupakan organisasi profesi yang memiliki peran strategis dalam memperkuat kapasitas para Pejabat Fungsional Perencana (JFP) serta para praktisi perencanaan pembangunan di Indonesia. Organisasi profesi, menurutnya, harus menjadi mitra pemerintah dalam mendukung seluruh fungsi perencanaan pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, hingga pengendalian, pemantauan, evaluasi, serta mitigasi risiko pembangunan.
Menteri juga mengajak seluruh pengurus yang baru dikukuhkan untuk terus menjaga profesionalisme, integritas, dan kompetensi agar mampu menghasilkan kebijakan pembangunan yang inovatif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Usai pengukuhan, Ketua Umum PPPI Guspika mengatakan bahwa pengukuhan tersebut merupakan kelanjutan dari amanat organisasi setelah dirinya terpilih sebagai Ketua Umum PPPI melalui forum anggota. Ia menilai pengukuhan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas menjadi awal penguatan organisasi profesi dalam mendukung pembangunan nasional.
Menurut Guspika, PPPI harus mampu berjalan seiring dengan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam perencanaan pembangunan nasional.
“Harapan Bapak Menteri sangat jelas, yaitu agar PPPI menjadi organisasi profesi yang benar-benar mendukung fungsi perencanaan pembangunan. Kami harus mampu membantu penguatan kapasitas sumber daya manusia para perencana, baik di Bappenas, kementerian, maupun pemerintah daerah sehingga mampu menjalankan fungsi perencanaan secara profesional,” ujarnya.
Ia menegaskan salah satu tantangan terbesar yang akan menjadi fokus kepengurusan baru adalah memperkuat sinkronisasi antara proses perencanaan dan penganggaran. Menurutnya, masih sering ditemukan program yang telah direncanakan tetapi tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran, sementara di sisi lain terdapat penganggaran yang belum sepenuhnya mengacu pada dokumen perencanaan.
“Sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran harus terus diperkuat. Selain itu, kita juga perlu menyelaraskan pendekatan teknokratis yang berbasis kajian ilmiah dengan pendekatan politik agar proses pembangunan berjalan lebih harmonis dan efektif,” katanya.
Guspika juga berharap konsep “Perencana Negara” yang disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas dapat diterjemahkan menjadi berbagai program nyata yang semakin memperkuat peran profesi perencana dalam mendukung pembangunan nasional maupun daerah.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PPPI Andi Setyo Pambudi menegaskan bahwa kepengurusan baru akan memprioritaskan peningkatan kompetensi para perencana di seluruh Indonesia sebagai bagian dari penguatan kualitas sistem perencanaan pembangunan.
Menurut Andi, tantangan perencanaan pembangunan saat ini tidak hanya berada di tingkat nasional, tetapi juga di pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Karena itu, PPPI akan memperkuat pendampingan kepada para perencana melalui peningkatan kapasitas, pelaksanaan uji kompetensi, serta penyusunan dokumen perencanaan yang lebih berkualitas.
“PPPI memiliki jaringan organisasi mulai dari tingkat nasional, kementerian dan lembaga, hingga provinsi, kabupaten, dan kota. Kekuatan jaringan ini akan kami optimalkan untuk meningkatkan kualitas para perencana di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Andi menjelaskan bahwa dalam waktu dekat pengurus nasional akan menyusun program kerja periode 2024–2027 melalui koordinasi dengan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta seluruh komisariat PPPI agar setiap program organisasi mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pembangunan nasional.
Selain memperkuat kompetensi, PPPI juga akan memberikan pendampingan pada seluruh tahapan siklus pembangunan, mulai dari penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan program, pemantauan, hingga evaluasi pembangunan.
Ia menilai profesi perencana sering kali kurang dikenal masyarakat karena bekerja di balik layar, padahal keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kualitas proses perencanaan.
“Masyarakat lebih banyak melihat hasil pembangunan secara fisik, padahal di balik itu terdapat proses perencanaan yang sangat menentukan keberhasilan sebuah program. Perencana bekerja dalam senyap, tetapi kontribusinya sangat besar bagi kemajuan bangsa,” ungkapnya.
Andi juga menegaskan pentingnya regenerasi profesi perencana. Menurutnya, PPPI akan mendorong semakin banyak generasi muda untuk bergabung dan mengembangkan karier sebagai perencana agar kesinambungan profesi tetap terjaga.
Melalui kepengurusan baru ini, PPPI berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan kualitas sistem perencanaan pembangunan nasional.
Dengan semangat profesionalisme, kolaborasi, dan inovasi, Pengurus Nasional PPPI Periode 2024–2027 diharapkan mampu menjadi penggerak lahirnya perencana-perencana unggul yang berkontribusi nyata dalam mewujudkan pembangunan Indonesia yang inklusif, berkelanjutan, serta selaras dengan visi Indonesia Emas 2045.
