KOMPASINDOTV.COM, JAKARTA — Ketua Umum Perkumpulan WIB, Siti Fatimah, S.H., melontarkan kritik keras terhadap kebijakan perpajakan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Ketika rakyat merintis usaha, mereka harus berjuang sendiri, mempertaruhkan modal, menghadapi kerugian, dan belum tentu merasakan insentif dari negara. Namun, ketika usahanya mulai menghasilkan, negara justru datang menagih pajak. Kalau keuntungan rakyat kecil terus dibebani tanpa melihat perjuangannya, apa bedanya dengan perampasan yang dilegalkan melalui kebijakan?” tegas Siti Fatimah.
Menurutnya, negara seharusnya hadir sejak rakyat memulai usaha, bukan hanya ketika ada penghasilan yang dapat dipungut pajaknya.
“Kami bukan menolak kewajiban membayar pajak. Kami menolak ketidakadilan! Jangan hanya pandai memungut hasil keringat rakyat, tetapi abai ketika rakyat sedang berjuang untuk bertahan hidup,” ujarnya.
Siti Fatimah menegaskan bahwa pajak harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi dan keuntungan nyata pelaku usaha.
“Rakyat membutuhkan negara yang membantu mereka bangkit, bukan negara yang hanya datang ketika ada uang yang bisa dipungut!” pungkasnya.






