Ekonomi Konstitusi Jadi Tawaran Baru Yudhie Haryono, Soroti Utang Negara dan Pengelolaan SDA

KOMPASINDOTV.COM, JAKARTA – Penguatan kedaulatan ekonomi nasional dan pengembalian peran negara dalam mengelola sektor strategis menjadi salah satu gagasan utama yang diangkat Yudhie Haryono dari Mazhab Tebet melalui konsep ekonomi konstitusi.

Gagasan tersebut akan dibahas dalam peluncuran buku “Sekolah Kejeniusan Ekopol Konstitusi: Kontra Skema Neoliberalisme Dari Nusantara” yang digelar pada Senin, 23 November 2026, pukul 14.00 WIB, di Aula HB Jasin Lantai 4, Gedung Ali Sadikin, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta.

Yudhie menilai pengelolaan ekonomi Indonesia perlu kembali berorientasi pada amanat konstitusi, terutama Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur penguasaan negara atas cabang produksi penting dan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurutnya, selama puluhan tahun pendekatan ekonomi neoliberal telah membentuk pola pembangunan yang terlalu mengandalkan pasar bebas, investasi, serta pembiayaan melalui utang.

Ia menilai ketergantungan terhadap utang dapat membatasi ruang kebijakan pemerintah. Sementara itu, pengelolaan sumber daya alam dan sektor strategis dinilai harus lebih diarahkan untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri.

Yudhie juga menyoroti posisi BUMN yang menurutnya perlu dikembalikan pada fungsi strategis sebagai instrumen negara untuk membangun kesejahteraan masyarakat, bukan semata-mata mengejar keuntungan sebagaimana perusahaan swasta.

Dalam kerangka ekonomi konstitusi, negara tidak harus menguasai seluruh aktivitas ekonomi. Namun, negara wajib mengendalikan sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak, sedangkan aktivitas pasar lainnya tetap berjalan melalui sistem pengaturan yang berpihak pada kepentingan nasional.

Untuk mewujudkan gagasan tersebut, Yudhie menawarkan tiga agenda perubahan mendasar.

Pertama, merekonstruksi arsitektur keuangan negara dengan mengurangi ketergantungan pada utang dan mengembangkan alternatif pembiayaan melalui sekuritisasi aset.

Kedua, melakukan reformasi regulasi dan kelembagaan. Berbagai kebijakan yang dinilai tidak sejalan dengan amanat konstitusi perlu dievaluasi, termasuk penataan kembali kelembagaan BUMN agar lebih berorientasi pada kemakmuran rakyat.

Ketiga, memperbarui kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan ekonomi yang berlandaskan konstitusi, sejarah, dan karakter bangsa Indonesia.

Menurut Yudhie, perubahan sistem ekonomi tidak akan berjalan efektif apabila tidak disertai perubahan pola pikir para pengambil kebijakan dan tenaga profesional yang menjalankannya.

Ia menekankan bahwa keberhasilan ekonomi nasional seharusnya tidak hanya dilihat dari pertumbuhan PDB, besarnya investasi, atau penilaian lembaga internasional. Ukuran keberhasilan juga harus mencakup pemenuhan hak-hak warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27, 29, 31, 32, 33, dan 34 UUD 1945.

Pemikiran tersebut dituangkan dalam buku kolektif yang ditulis oleh 13 ekonom dan pemikir heterodoks, yaitu Yudhie Haryono, Ichsanuddin Noorsy, Riskal Arief, Agus Rizal, Dedi Setiadi, Asy’ari Muchtar, Anang Fahmi, Yaya Sunaryo, Firdaus Syamsu, Gunardi Endro, Setiyo Wibowo, M. Hatta Taliwang, dan Irawan Djoko Nugroho.

Peluncuran buku akan dirangkai dengan diskusi yang menghadirkan sekitar 200 ekonom dan 100 aktivis. Kegiatan ini juga menghadirkan Ichsanuddin Noorsy untuk menyampaikan pidato kebudayaan dengan tema “Akar-Akar Budaya Ekonomi Konstitusi”.

Para peserta yang hadir akan memperoleh buku dan naskah pidato berjudul “Manifesto Ekopol Konstitusi”.

Melalui kegiatan tersebut, para penggagas berharap ekonomi konstitusi dapat menjadi bahan diskusi publik sekaligus mendorong evaluasi terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia agar lebih berpihak pada kedaulatan nasional dan kemakmuran seluruh rakyat.

Masyarakat yang ingin menghadiri acara dapat menghubungi panitia, Rian, melalui WhatsApp +6281213196288.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *