KOMPASINDOTV.COM, JAKARTA – Musyawarah Nasional (Munas) IX Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Tahun 2026 menggelar pelantikan dan pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), serta Pengurus Pelabuhan Cabang (PPC) untuk masa bakti 2026–2031.
Prosesi tersebut berlangsung pada Rabu (28/10/2026) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) APBMI, Capt. H. Juswandi Kristanto.
Pengukuhan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat struktur organisasi APBMI di berbagai daerah dan kawasan pelabuhan di Indonesia. Dengan kepengurusan yang terbentuk di tingkat wilayah, cabang, dan pelabuhan, koordinasi organisasi diharapkan semakin efektif dalam menjalankan program kerja serta memperjuangkan kepentingan perusahaan bongkar muat.
15 Kepengurusan APBMI Dikukuhkan untuk Periode 2026–2031
Dalam rangkaian Munas IX APBMI 2026, sejumlah kepengurusan daerah dan pelabuhan menerima pelantikan serta pengukuhan untuk masa bakti 2026–2031.
Adapun kepengurusan yang dikukuhkan meliputi:
- DPW APBMI Sulawesi Utara
- DPW APBMI Bengkulu
- DPW APBMI Gorontalo
- DPC APBMI Kuala Samboja
- DPC APBMI Kutai Timur
- DPC APBMI Morowali Utara
- DPC APBMI Tarakan
- DPC APBMI Kabupaten Kolaka
- DPC APBMI Kabupaten Kolaka Utara
- DPC APBMI Balikpapan
- DPC APBMI Tanah Grogot
- DPC APBMI Konawe Selatan
- DPC APBMI Kabupaten Morowali
- PPC APBMI Sangkulirang
- PPC APBMI Tanjung Santan
Para pengurus yang menerima amanah diharapkan menjalankan tugas secara bertanggung jawab, memperkuat komunikasi antaranggota, serta meningkatkan sinergi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan kepelabuhanan.
Penyerahan Bendera Pataka Tandai Pengukuhan Pengurus APBMI
Prosesi pengukuhan dilanjutkan dengan penyerahan bendera pataka oleh Ketua Umum APBMI kepada masing-masing ketua pengurus yang dikukuhkan.
Setelah menerima bendera pataka, setiap ketua mengibarkannya sebagai simbol pengesahan kepengurusan, semangat pengabdian, dan kesiapan menjalankan tanggung jawab organisasi di wilayah masing-masing.
Penyerahan bendera pataka tersebut juga menjadi simbol komitmen bersama untuk menjaga nama baik organisasi dan memperkuat peran APBMI dalam industri jasa bongkar muat nasional.
Dalam naskah pelantikan, Ketua Umum DPP APBMI menyampaikan harapan agar para pengurus memperoleh perlindungan, kekuatan, dan kemudahan dalam menjalankan amanah organisasi serta memajukan APBMI.
HUT ke-38 APBMI Jadi Momentum Memperkuat Kebersamaan
Selain agenda musyawarah dan pengukuhan pengurus, Munas IX APBMI 2026 juga dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-38 APBMI.
Perayaan tersebut ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua Umum APBMI, Capt. H. Juswandi Kristanto, yang didampingi jajaran ketua DPW APBMI dari seluruh Indonesia.
Pemotongan tumpeng menjadi ungkapan rasa syukur atas perjalanan APBMI selama 38 tahun dalam menaungi perusahaan bongkar muat dan memperjuangkan kepentingan anggotanya.
Momentum tersebut sekaligus dimanfaatkan untuk mempererat kebersamaan antara pengurus pusat dan perwakilan organisasi dari berbagai daerah, serta memperkuat konsolidasi nasional dalam menghadapi tantangan industri kepelabuhanan.
APBMI Perkuat Organisasi dan Kemitraan Kepelabuhanan
Munas IX APBMI 2026, pengukuhan pengurus periode 2026–2031, dan peringatan HUT ke-38 menjadi momentum penting bagi organisasi untuk memperkuat fondasi kelembagaan dan menentukan arah pengembangan ke depan.
Penguatan struktur organisasi di tingkat wilayah, cabang, dan pelabuhan diharapkan mempermudah koordinasi, mempercepat penyelesaian persoalan anggota, serta meningkatkan kerja sama dengan Badan Usaha Pelabuhan dan pemangku kepentingan lainnya.
Sejalan dengan tema Munas IX APBMI 2026, organisasi juga diharapkan terus mendorong kemitraan yang setara, peningkatan produktivitas bongkar muat, dan efisiensi pelayanan kapal.
Dengan kepengurusan baru periode 2026–2031, APBMI diharapkan semakin solid dalam menjalankan program organisasi dan memperkuat kontribusi perusahaan bongkar muat terhadap kelancaran arus barang serta efisiensi logistik nasional.
