Ketua Umum Perkumpulan WIB, Siti Fatimah, S.H.: Jangan Bebani UMKM dengan Pajak yang Mengabaikan Keuntungan!

KOMPASINDOTV.COM, JAKARTA, 20 November 2026 — Ketua Umum Perkumpulan WIB, Siti Fatimah, S.H., menyoroti kebijakan pengenaan pajak terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dinilai perlu mempertimbangkan kemampuan ekonomi pelaku usaha.

Menurut Siti Fatimah, meskipun pemerintah mempertahankan tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5 persen melalui PP Nomor 20 Tahun 2026, persoalan mendasarnya adalah pajak tersebut dihitung berdasarkan omzet, bukan keuntungan bersih.

“Negara harus memahami bahwa omzet bukanlah keuntungan. Pedagang kecil harus membayar modal, sewa, listrik, dan kebutuhan operasional lainnya. Jangan sampai negara menagih pajak tanpa mempertimbangkan apakah rakyatnya benar-benar memperoleh keuntungan,” tegas Siti Fatimah dalam draf pernyataannya.

Ia menekankan bahwa UMKM merupakan penggerak ekonomi rakyat yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan kemudahan untuk berkembang.

“Kami tidak menolak pajak. Namun, kami menuntut keadilan. Jangan sampai negara begitu cepat menghitung kewajiban rakyat, tetapi lambat memahami kesulitan yang mereka hadapi,” lanjutnya.

Siti Fatimah mendesak pemerintah mengevaluasi dampak kebijakan pajak berbasis omzet, terutama bagi pelaku usaha kecil yang memiliki keuntungan sangat tipis.

“Negara harus hadir untuk membesarkan usaha rakyat, bukan justru membuat mereka semakin sulit bertahan. Pajak harus menjadi instrumen keadilan, bukan beban yang mematikan usaha kecil,” pungkasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *