Admin99 JAKARTA, KOMPASINDOTV.COM – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin, menegaskan pentingnya transformasi dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Hal ini disampaikan dalam diskusi publik yang digelar DPP PKB pada Rabu (19/2) di Auditorium Kantor DPP PKB, Jakarta. Acara ini juga menjadi momentum peluncuran buku Blue Print Transformasi dan Revolusi Manajemen Haji yang ditulis oleh Gus Muhaimin dengan pengantar dari KH. Imam Jazuli, Lc., M.A.
Diskusi ini membahas urgensi revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Hadir dalam acara tersebut Sekjen DPP PKB Muhammad Firman Taufik, Ketua Bidang Umrah Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), Zaki Zakaria Anshary, serta Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI).
Tantangan dan Urgensi Reformasi Haji
Dalam sambutannya, Gus Muhaimin menyoroti berbagai permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan haji, termasuk meningkatnya jumlah jamaah setiap tahun, keterlambatan transportasi, serta kurangnya fasilitas akomodasi yang memadai.
“Diskusi publik ini menjadi wadah untuk menyerap masukan strategis dalam revisi UU Haji. Buku yang saya luncurkan juga berisi gagasan besar tentang transformasi dan revolusi manajemen haji agar lebih profesional, transparan, dan efisien,” ujar Gus Muhaimin.
Menjelang musim haji 1446 H/2025 M, di mana kloter pertama jamaah Indonesia akan berangkat pada 2 Mei mendatang, Gus Muhaimin menegaskan perlunya reformasi manajemen haji agar seluruh proses penyelenggaraan lebih lancar dan memberikan kenyamanan maksimal bagi jamaah.
Gagasan Revolusi Manajemen Haji
Dalam bukunya, Gus Muhaimin mengusulkan pemisahan antara Kementerian Agama dan lembaga khusus yang menangani penyelenggaraan haji. Menurutnya, penyelenggaraan haji harus dikelola oleh badan atau kementerian tersendiri agar lebih fokus dan profesional.
“Kami mengusulkan agar Badan Pengelola Haji ditingkatkan menjadi Kementerian Haji tersendiri. Dengan begitu, pengelolaannya bisa lebih efektif tanpa bercampur dengan urusan lain di Kementerian Agama,” jelasnya.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya strategi investasi dalam pengelolaan dana haji. Salah satu usulannya adalah pembelian aset hotel di Mekkah dan Madinah agar akomodasi jamaah lebih stabil dan efisien.
“Setiap tahun, dana besar digunakan untuk menyewa penginapan. Jika sebagian dana itu dialihkan untuk membeli properti di Tanah Suci, dalam jangka panjang kita bisa memiliki aset sendiri dan menekan biaya operasional,” tambahnya.
Komitmen PKB untuk Reformasi Haji
Gus Muhaimin menutup sambutan dan berharap dengan adanya Diskusi ini agar revisi undang-undang dan reformasi manajemen haji segera terealisasi. PKB berkomitmen mengawal perbaikan sistem haji di Indonesia agar lebih transparan, efisien, dan memberikan kenyamanan bagi para jamaah.
Sebagai simbolis, buku Blue Print Transformasi dan Revolusi Manajemen Haji diserahkan kepada beberapa tokoh yang hadir, termasuk Ketua Komisi VIII DPR RI Haji Marwan Dasopang dan Wakil Ketua DPR Muhammad Irfan Yusuf.
